GIG ECONOMY DAN PERLINDUNGAN PEKERJA PLATFORM: TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP SISTEM PENILAIAN KINERJA (RATING) DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong
lahirnya gig economy, yang ditandai dengan meningkatnya
penggunaan platform berbasis aplikasi dalam berbagai sektor,
seperti transportasi daring, layanan pengiriman, dan jasa
rumah tangga. Perubahan ini menghadirkan tantangan hukum,
terutama terkait status hubungan antara pekerja platform dan
perusahaan penyedia aplikasi yang umumnya didasarkan pada
pola kemitraan. Di samping itu, perlindungan hukum terhadap
pekerja platform masih terbatas, khususnya dalam
penggunaan sistem penilaian kinerja (rating) yang
berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan,
besaran pendapatan, dan keberlanjutan hubungan kemitraan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi sistem rating
terhadap perlindungan hak-hak pekerja platform dari
perspektif hukum kebijakan ekonomi. Metode yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan komparatif melalui analisis peraturan perundang
undangan, kebijakan platform, putusan pengadilan, serta
berbagai literatur dan praktik di beberapa negara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di
Indonesia belum mampu mengakomodasi karakteristik
hubungan kerja dalam ekosistem platform digital. Selain itu,
penerapan sistem rating yang dikelola secara sepihak oleh
perusahaan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan
hubungan hukum karena tidak disertai mekanisme keberatan
yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan khusus yang mengatur perlindungan pekerja
platform, termasuk pembatasan penggunaan rating sebagai
dasar pemberian sanksi dan pembentukan mekanisme
pengawasan yang melibatkan pemerintah, perusahaan
platform, dan pekerja guna menciptakan kepastian hukum
serta keseimbangan kepentingan para pihak.