Pajak, Retribusi, dan PAD Sah: Trio Penggerak Pendapatan Kota Pekalongan
Abstrak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah menjadi indikator penting kemandirian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Populasi dan sampel pada penelitian ini Laporan Realisasi PAD tahun 2015-2024. Variabel penelitian terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan PAD. Metode pengumpulan data menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung 9,162 > 1,812 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Retribusi Daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung > t tabel yaitu 8,821 > 1,812 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Lain-lain PAD yang Sah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung 9,482 > 1,812 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05
Disarankan hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan melakukan optimalisasi sumber pajak yang ada yaitu dengan audit dan penertiban paiak, digitalisasi system informasi Pajak Daerah, melakukan ekstensifikasi pajak dengan cara identifikasi potensi ekonomi baru, edukasi dan sosialisasi pajak, meningkatkan kualitas layanan, melakukan rasionalisasi dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah, Optimalisasi system pemungutan Retribusi Daerah dengan digitalisasi pemungutan, peningkatan kinerja BUMD untuk memaksimalkan pendapatan dividen dan optimalisasi asset dan pengelolaan kas daerah.







